Soekarwo: Tol Sumo Sangat Ditunggu-tunggu Warga Jatim

Presiden Jokowi meresmikan Tol Sumo di pintu Warugunung Surabaya.(KOMPAS.com/Achmad Faizal)

Berita terbaru – Gubernur Jatim, Soekarwo, menyebut Tol Surabaya-Mojokerto (Sumo) sangat ditinggu-tunggu masyarakat Jatim.

Karena itu, atas nama masyarakat Jatim, dia menyampaikan banyak terima kasih kepada Presiden Jokowi atas diresmikannya tol sepanjang 36,27 kilometer itu.

“Pembangunan Tol Sumo ini sejak 1994 Pak Jokowi. Tol Sumo sangat ditunggu-tunggu warga Jatim. Biasanya dari Surabaya ke Mojokerto 2 jam lebih kalau pas macet,” kata Soekarwo dalam sambutannya saat peresmian Tol Sumo di pintu gerbang Warugunung, Selasa (19/12/2017).

Dia berharap, infrastruktur Tol Sumo akan beriringan dengan naiknya perekonomian warga Jatim nantinya.

“Bukan hanya Tol Sumo, kami berharap tol lainnya juga nantinya ikut diresmikan seperi tol Gempol-Pasuruan, Surabaya-Probolinggo, dan Pandaan-Malang,” ujar Soekarwo.

(Baca juga : Modus WNA Langgar Keimigrasian, Lompat Jendela hingga Jadi Pencari Suaka )

Advertisment

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi meresmikan 3 seksi sekaligus, yakni seksi IB Sepanjang-WRR (4,3 km), Seksi II WRR-Driyorejo (5,1 km), dan Seksi III Driyorejo-Krian (6,1 km).

Dengan rampungnya ketiga seksi tersebut, Jalan Tol Surabaya-Mojokerto sepanjang 36,27 km telah beroperasi sepenuhnya.

Pengoperasian Jalan Tol Sumo Seksi IB, Seksi II, dan Seksi III menyusul surat keputusan laik jalan yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat, Kementerian Perhubungan Nomor AJ.409/1/9/DRJD/2017 tanggal 1 November 2017, dan Berita Acara Evaluasi Laik Fungsi Nomor BA.202.2/BPJT/JL.03.04/2017 tanggal 27 Oktober 2017.

Pengoperasian ketiga seksi ini menyusul dua seksi Jalan Tol Sumo yang telah dioperasikan terlebih dahulu, yaitu Seksi IA sepanjang 2,3 Km (Waru-Sepanjang, diresmikan Agustus 2011), serta Seksi IV sepanjang 18,47 Km (Krian-Mojokerto, diresmikan Maret 2016).

Modus WNA Langgar Keimigrasian, Lompat Jendela hingga Jadi Pencari Suaka

Puluhan Orang pencari suaka dari Afghanistan, Somalia dan Sudan melakukan demonstrasi di depan gedung Ravindo yang merupakan kantor United Nation High Comissioners for Refugees (UNHCR) di kawasan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Senin (6/2/2017). Pencari suaka mendesak UNHCR untuk segera mempercepat proses ressetlement atau penempatan yang jelas di negara manapun.

Berita terbaru – Kepala Bidang Pengawasan dan Penindakan Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan Idul Adheman mengatakan, sepanjang tahun 2017, pihaknya menjaring hingga 156 warga negara asing ( WNA) yang terbukti melanggar aturan keimigrasian. Mereka umumnya menyalahgunakan izin tinggal, tidak memiliki dokumen keimigrasian, dan habis masa tinggalnya.

“Ada beberapa tempat konsentrasi orang asing di Jakarta Selatan. Mereka berpindah-pindah, kadang yang dari Afrika modusnya mereka pindah ke daerah pinggiran di Jakarta Utara dan Tangerang,” kata Idul saat ditemui di kantornya, Selasa (19/12/2017).

Menurut Idul, mereka biasanya tahu jika apartemen yang disewanya itu diawasi petugas imigrasi. Jika demikian, mereka akan pindah ke apartemen yang jauh dari keriuhan ibu kota, seperti Jakarta Utara, Tangerang, atau Apartemen Gateway di Pesanggrahan, Jakarta Selatan.

“Mereka pilih tempat abu-abu seperti Pesanggrahan. Mereka mungkin pikir (petugas imigrasi) tidak akan mengawasi ke situ, tapi tetap kami awasi,” kata Idul.

Baca juga: Polri Duga Zat Prekursor di Diskotek MG Bukan dari Pedagang Farmasi

Idul juga menyayangkan masih ada warga Indonesia yang berkomplot melindungi WNA yang melanggar keimigrasian. Idul mengimbau, warga peduli terhadap lingkungannya dan melapor ke pihak berwajib, ketika terindikasi pelanggaran atau tindak pidana yang dilakukan WNA.

Advertisment

“Bahkan ada WNA di perusahaan, kami lagi operasi disuruh lari lompat dari atas,” ujar Idul.

Selain itu, ada pula modus pelanggaran izin tinggal dengan mengajukan diri sebagai pencari suaka melalui United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR).

Di Jakarta Selatan, mereka ditempatkan di rumah pencari suaka di Setiabudi, Lebak Bulus, dan Apartemen Kalibata City. Dua WN pemegang kartu pencari suaka UNHCR asal Afghanistan di Kalibata City tertangkap April 2017, karena berprofesi sebagai pekerja seks komersil (PSK).

Menurut Idul, UNHCR memiliki kebijakan menerima warga dari negara mana saja baik yang berkonflik atau tidak. Kebijakan ini jadi celah WNA untuk bisa tinggal di Indonesia.

“Karena warga mana pun yang terancam jiwanya bisa mengajukan pencari suaka, hal ini lah yang menjadi motivasi untuk mengelabui izin tinggal supaya lama di sini,” katanya.

Polri Duga Zat Prekursor di Diskotek MG Bukan dari Pedagang Farmasi

Suasana Diskotek MG International Club di Tubagus Angke, Jakarta Barat, Senin (18/12/2017). Tim BNNP dan BNN melakukan penggrebekan pada Minggu (17/12/2017) setelah terindikasi terdapat pabrik narkotika jenis shabu dan ekstasi cair yang terdapat di diskotek tersebut.(KRISTIANTO PURNOMO)

Berita terbaru – Polri menduga bahan kimia berupa zat prekursor yang ditemukan di Diskotek MG di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, bukan berasal dari pedagang besar farmasi.

Diduga, zat tersebut diselundupkan secara ilegal.

“Yang pasti, kalau prekursor yang masuk Indonesia, yang legal itu terdata dan termonitor,” ujar Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Setyo Wasisto, di Gedung Divisi Humas Polri, Selasa (19/12/2017).

Menurut Setyo, bandar dan produsen narkoba diduga memahami bahwa prekursor memiliki nilai jual dan nilai ekonomi yang tinggi.

Baca juga: Dewan Pakar Golkar Minta Rombak Total Kepengurusan

Hal itu yang diduga membuat para bandar berusaha melakukan penyelundupan.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Setyo Wasisto.(KOMPAS.com/AMBARANIE NADIA)

Prekursor sebenarnya merupakan zat kimia yang digunakan dalam pembuatan obat yang berada dalam pengawasan.Namun, bahan kimia tersebut dapat disalahgunakan untuk membuat narkotika.

Menurut Setyo, distribusi prekursor yang legal telah diawasi oleh Direktorat IV Narkoba Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Advertisment

“Mereka pasti tahu perusahaan besar farmasi mana yang melakukan transaksi atau mengimpor. BNN juga tahu. Tapi yang ilegal bisa saja diselundupkan,” kata Setyo.

Selain dengan Badan Narkotika Nasional (BNN), menurut Setyo, Polri juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Obat dan Makan (BPOM). Khususnya mengenai peredaran prekursor.

Sebelumnya, BNN bersama Polri menggerebek diskotek MG di Jalan Tubagus Angke, Jakarta Barat, Minggu (17/12/2017) dini hari.

Dari penggerebekan tersebut, petugas menemukan laboratorium pembuatan sabu dan ekstasi.

Di lantai 2 dan 4 diskotek, petugas juga menemukan bahan pembuat sabu dan ekstasi, salah satunya zat prekursor untuk membuat narkotika.

https://playv.kompas.com/9fce14858443147921c620/085c14943041642afea855_default/index?vid=dbcb151360297173c04594_cmsv

123 orang pengunjung positif menggunakan sabu yang diproduksi di Diskotek MG.

Dewan Pakar Golkar Minta Rombak Total Kepengurusan

Ketua Umum DPP Partai Golkar, Airlangga Hartarto menyampaikan pidato perdana saat pembuka Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Golkar di JCC, Senayan, Jakarta, Senin (18/12/2017). Rapimnas tersebut merupakan kelanjutan dari rapat pleno pada Rabu (13/12/2017) yang telah memilih Airlangga Hartarto selaku Ketua Umum Golkar menggantikan Setya Novanto sebagai pengisi jabatan lowong.

Berita terbaru – Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Agung Laksono meminta Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto merombak total kepengurusan Dewan Pimpinan Pusat (DPP).

“Makna revitalisasi itu bukan sekadar ganti ketua umum satu orang, Pak (Setya) Novanto diganti Airlangga Hartarto saja. Tetapi menyeluruh lalu dia diberi mandat melakukan revitalisasi sesuai kewenangan Munas membentuk DPP baru,” kata Agung di Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, Selasa (18/12/2017).

Agung menyatakan pembentukan kepengurusan baru nantinya harus berbasis pada prinsip Prestasi Dedikasi Loyalitas dan Tidak tercela (PDLT).

(baca: Permohonan E-Paspor Melonjak karena Kebijakan Bebas Visa ke Jepang)

Karena itu, ia menolak keras bila ada kader yang tersangkut kasus hukum namun dimasukan ke dalam kepengurusan DPP.

Advertisment

Ia meminta kepengurusan Golkar yang baru tak dibentuk berdasarkan iming-iming uang dari para kader.

Demikian pula dalam menetapkan caleg dan calon kepala daerah. Ke depannya, Agung tak menginginkan adanya politik uang.

“Bukan atas dasar perduitan, tetapi betul-betul dilihat kemampuan. Kalau itu dilakukan oleh Golkar, konsisten, Insya Allah kami akan bisa kembali ke posisi nomor satu,” lanjut dia.

https://playv.kompas.com/9fce14858443147921c620/085c14943041642afea855_default/index?vid=85d715136662787f78a351_cmsv

Airlangga Hartarto ditetapkan secara aklamasi sebagai ketua umum Golkar.

Permohonan E-Paspor Melonjak karena Kebijakan Bebas Visa ke Jepang

 

Berita terbaru – Kebijakan bebas visa bagi warga Indonesia yang memasuki Jepang, berimbas pada melonjaknya permohonan e-paspor di Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan.

“Penggantian ke e-paspor banyak pemohon yang paspornya masih berlaku sampai 2020 misalnya, tapi karena pengin ke Jepang sudah free visa, itu dia langsung minta ganti,” kata Kepala Bidang Lalu Lintas dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas 1 Khusus Jakarta Selatan Marina M Harahap, Selasa (19/12/2017).

Sepanjang 2017, Kanim Jakarta Selatan menerbitkan 36.580 e-paspor. Jumlah ini melonjak signifikan dari tahun sebelumnya dengan jumlah penerbitan 25.827 e-paspor.

Baca juga : Hampir 8 Jam Periksa Setya Novanto, Apa Saja yang Digali KPK?

Selain dorongan dari turis ke Jepang, banyak jemaah umrah yang kini memilih berpaspor elektronik.

Advertisment

Meski terjadi lonjakan permohonan e-paspor, Marina mengatakan bahwa pihaknya tidak membatasi dan tetap menerima permohonan perubahan.

“Kalau pun baru jadi paspornya kami tetap menerima permohonan ganti, akan kami berikan,” ujar Marina.

Kebijakan bebas visa memasuki Jepang bagi WNI mulai diberlakukan sejak akhir 2014.

Bebas visa hanya berlaku bagi pemegang e-paspor yang telah melakukan registasi di Kedutaan Besar Jepang/Konsulat Jenderal/Kantor Konsulat. Durasi masa tinggal berlaku 15 hari.