Jubir Murad Ismail: Dukungan PDI-P Buat Kami Semakin Percaya Diri

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kiri) menyerahkan surat rekomendasi kepada pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Maluku Murad Ismail (tengah) dan Barnabas Orno (kanan) seusai mengumumkan bakal calon gubernur dan wakil gubernur empat daerah di DPP PDIP, Jakarta, Minggu (17/12). PDIP resmi mengusung pasangan Arsyadjuliandi Rachman-Suyatno pada Pilgub Riau, Asrun-Hugua pada Pilgub Sulawesi Tenggara, Marianus Sae-Emilia Nomleni pada Pilgub NTT, dan Murad Ismail-Barnabas Orno pada Pilgub Maluku. ANTARA FOTO/Rivan Awal Lingga/ama/17(Rivan Awal Lingga)

Berita terbaru –  PDI Perjuangan resmi mengusung pasangan Irjen Murad Ismail dan Barnabas Orno sebagai calon gubernur dan wakil gubernur Maluku periode 2018-2023.

Juru bicara Murad Ismail, M. Azis Tunny mengungkapkan dukungan PDI-Perjuangan akan menjadi energi yang sangat besar untuk menantang petahana di pilgub Maluku 2018 mendatang.

“Kepercayaan dan dukungan ini membuat kami semakin percaya diri untuk ikut berkontestasi di Pilgub Maluku melawan petahana, mengingat basis tradisional PDI Perjuangan cukup kuat dan signifikan di Maluku,” ujarnya kepada waratwan di Ambon, Minggu (17/12/2017).

Kepastian dukungan dari PDI-Perjuangan kepada Murad-Orno sebelumnya diumumkan langsung Ketua Umum DPP PDI-Perjuangan, Megawati Soekarnoputri di kantor DPP PDI-Perjuangan di Jakarta, Minggu (17/12/2017).

Azis mengatakan, dengan dukungan PDI Perjuangan ini, maka Murad telah resmi mengantongi enam rekomendasi partai politik karena sebelumnya Partai NasDem, Hanura, PKB, PKPI dan PAN juga telah memberikan rekomendasi kepada Murad Ismail.

Dengan demikian, kata Azis, Murad kini telah mengantongi akumulasi jumlah kursi di DPRD Maluku sebanyak 21 kursi parlemen.

”Apabila Gerindra dan PPP juga ikut merekomendasikan Pak Murad dan Pak Orno, maka total kursinya mencapai 27 kursi, menyisakan 18 kursi buat petahana,”ungkapnya.

Komandan Korps Brimob Polri Irjen Pol Murad Ismail, Senin (3/7/2017).(KOMPAS.com/Rahmat Rahman Patty)

Menurut Azis, pilihan partai-partai kepada Murad Ismail tentu melalui pertimbangan dan kajian yang mendalam. Menurutnya, tidak gampang partai-partai tersebut mengeluarkan rekomendasi begitu saja, apalagi kepada figur penantang dan ada kandidat petahana yang juga maju dalam Pilkada.

“Partai-partai memberikan dukungan dan rekomendasi karena terpikat dengan komitmen dan kesungguhan Pak Murad yang ingin membangun Maluku menjadi lebih baik. Kemudian, bisa jadi setelah dievaluasi, petahana dianggap sudah tidak layak lagi memimpin Maluku, dan dibutuhkan figur pemimpin baru yang lebih berkomitmen dan berjiwa besar untuk membangun daerah ini,” tandasnya.

Azis optimis, dukungan partai politik kepada Murad juga diikuti dengan kepercayaan masyarakat kepadanya.

“Pak Murad sudah on the track dalam menghadapi Pilkada Maluku. Survei terakhir juga membuktikan angka popularitas, akseptabilitas dan elektabilitas terus meningkat signifikan, sementara petahana semakin merosot. Kami yakin, masyarakat akan menjatuhkan pilihannya kepada Pak Murad dan Pak Orno karena adanya harapan dan keinginan mayoritas publik akan sosok pemimpin baru,” katanya.

Emil Dardak: Banyuwangi Seperti Rumah Saya Sendiri

Emil Dardak saat berkunjung di Banyuwangi Minggu (17/12/2017)(KOMPAS.COM/Ira Rachmawati)

Berita Hari ini – Emil Dardak, calon Wakil Gubernur Jawa Timur yang berpasangan dengan Khofifah Indar Parawansa menyebut Banyuwangi seperti kampung halamannya sendiri.

Hal tersebut diungkapkan pria yang masih menjabat sebagai bupati Trenggalek itu saat berkunjung ke Banyuwangi, Minggu (17/12/2017).

“Walaupun ini kunjungan saya yang pertama kali ke Banyuwangi tapi istri saya, Mbak Arumi, pada 2012 lalu pernah ke sini atas undangan dan ikut mempromosikan nasi tempong dan kopi Banyuwangi. Dan hari ini bisa menemani saya. Jadi Banyuwangi seperti rumah saya sendiri,” katanya kepada sejumlah wartawan setelah menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad di Kantor DPC Banyuwangi.

Ia mengaku mendapat sambutan baik dan hangat saat blusukan di pasar induk Rogojampi dan bertemu langsung dengan pedagang dan masyarakat Banyuwangi.

“Alhamdulilah saya merasakan ada rasa kekeluargan di Banyuwangi,” jelasnya.

Terkait target kemenangan dirinya dan Khofifah Indar Parawansa di Banyuwangi di Pemilihan Gubernur Jawa Timur mendatang, Emil mengaku optimis bisa memenangkannya.

Menurutnya, masyarakat Banyuwangi masyarakat sudah sangat mengenal dan menghormati sosok figur Khofifah Indar Parawansa.

“Pada intinya dimana saja kita menargetkan menang dan di Banyuwangi tidak ada alasan utnuk tidak optimis karena ini pilihan gubernur dan bu Khofifah punya basis yang luar biasa di Banyuwangi,” jelasnya.

Ia juga mengaku tidak ada pembagian tugas khusus dengan Khofifah Indar Parawansa saat berkunjung di kota kabupaten di Jawa Timur.

Hanya saja, menurut Emil, Khofifah berpesan untuk menjaga pengabdian kepada masyarakat Trenggalek.

“Bu Khofifah berpesan agar mengatur waktu sebaik-baiknya dan menjaga pengabdian ke masyarakat Trenggalek. Dan saya juga sudah ke Jember dan Pasuruan. Kalau kunjungan untuk wilayah Mataraman bisa dibilang sudah cukup intensif,” pungkasnya.

https://playv.kompas.com/9fce14858443147921c620/085c14943041642afea855_default/index?vid=dec615113701339b9bf670_cmsv

Simak pernyataan Emil Dardak berikut ini.

Chappy Hakim Ungkap Penyebab ‘Lubang’ di Pertahanan Udara Indonesia

Marsekal TNI (Purn.) Chappy Hakim saat peluncuran buku dan penyerahan 100 buku kepada Angkatan Udara di Skadron Udara 31 Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu (17/12/2017). Bertepatan pada tanggal kelahirannya yang ke-70, Beliau sudah meluncurkan lebih dari 20 buku.(MAULANA MAHARDHIKA)

Berita Hari ini – Marsekal TNI (Purn) Chappy Hakim menyoroti adanya ‘lubang’ di dalam sektor pertahanan udara Indonesia.

Dari segi dasar peraturan, Chappy berpendapat, Indonesia belum memiliki pondasi yang cukup untuk memayungi pertahanan udara.

“Apa buktinya? Wilayah udara negara kita tidak dicantumkan dalam konstitusi sebagai wilayah udara kedaulatan NKRI. UUD 1945 (Pasal 33 ayat 2) hanya menyebutkan “bumi dan air”,” ujar Chappy di Skadron 31 Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma di sela peluncuran tujuh buku miliknya, Minggu (17/12/2017).

Beberapa profesor di dalam negeri sempat membentuk tim kelompok kerja demi amandemen UUD 1945. Namun, upaya itu kandas.

“Jadi, andaikata ada sengketa (udara) di dalam wilayah negara, ya kita tidak akan bisa menang. Bagaimana kita bisa menang, negara lain mengatakan, anda sendiri tidak menyebutkan wilayah udara anda sendiri sebagai wilayah kedaulatan. Itu kelemahan pertama,” lanjut dia.

Dari sisi institusi, Indonesia juga tidak memiliki sebuah institusi yang bertanggung jawab penuh terhadap dunia aviasinya.

Chappy menyebutkan pendapat sejumlah pakar bahwa aviasi tidak bisa hanya dipegang oleh sebuah kementerian saja.

Sebab, dunia penerbangan tidak melulu soal pesawat terbang secara fisik. Namun, juga berhubungan dengan sektor lainnya.

Apalagi dunia penerbangan dalam perkembangannya tidak melulu soal pertahanan semata, tapi juga berkaitan dengan industri penerbangan yang komersial.

“Internation itu berarti antaraparat negara. Ada yang domainnya Kementerian Luar Negeri, lalu yang memerlukan infrastruktur memadai itu Kementerian Perhubungan. Masalah tarif, bea dan cukai domainnya Kementerian Keuangan. Selain itu wilayah udaranya sendiri menyangkut keamanan nasional itu domainnya Kementerian Pertahanan,” papar Chappy.

“Jadi, bukan hanya sektoral, bukan hanya Kemenhub saja. Ada koordinasi yang intens di antara kementerian-kementerian lain yang memiliki kepentingan di dalamnya,” lanjut dia.

Oleh sebab itu, Chappy berpendapat, sektor penerbangan idealnya dikomandoi oleh institusi tersendiri.

“Dulu kita memiliki yang namanya Depanri, Dewan Penerbangan dan Antariksa Nasional RI. Mungkin itu adalah salah satu institusi di tingkat nasional yang menjembatani ini, walaupun saya tidak yakin dia bisa. Mungkin juga kita bisa berpikiran, harus ada kementerian koordinator penerbangan misalnya,” ujar Chappy.

“Tapi intinya adalah, kita memerlukan dasar konstitusi kita harus mengklaim wilayah udara kita adalah wilayah kedaulatan NKRI. Kita juga harus memiliki institusi strategis di tingkat nasional yang mengkoordinasikan semua hal-hal yang menyangkut pengelolaan wilayah udara,” lanjut dia.

https://playv.kompas.com/9fce14858443147921c620/085c14943041642afea855_default/index?vid=71631487549726244a3531

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Chappy Hakim mengundurkan diri dari jabatannya. Kepastian pengunduran Chappy Hakim dari perusahaan tambang asal Amerika Serikat, Freeport Indonesia disampaikan pada Sabtu (18/2) kemarin. Pengunduran diri yang disampaikan Chappy Hakim telah disetujui oleh PT Freeport. Sejak ditunjuk sebagai presiden direktur, Chappy Hakim manjabat kurang dari 4 bulan. Sebelumnya, Chappy Hakim telah menyampaikan pengunduran dirinya, seperti yang dimuat laman Tribunnews.Com Pengunduran diri Chappy Hakim berselang lima hari setelah adanya laporan anggota Komisi VII DPR Muktar Tompo ke Mabes Polri. Laporan ini disampaikan Mukhtar Tompo karena merasa mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan. Mundur dari jabatan sebagai presiden direktur, kini Chappy Hakim menjabat penasihat senior PT Freeport Indonesia. Chappy menjabat sebagai Presiden Direktur PT Freeport sejak 20 November 2016 hingga 18 Februari 2017. Sebelum berkarier di PT Freeport, Chappy Hakim merupakan kepala staf angkatan udara pada 2002 hingga 2005.

Data Sementara BNPB, 2.935 Rumah Rusak akibat Gempa Tasikmalaya

Warga menyaksikan rumah yang ambruk akibat gempa bumi di Desa Sumelap, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, Sabtu (16/12/2017). Gempa berkekuatan 6,9 skala richter dan berpotensi tsunami dilaporkan terjadi pada Jumat (15/12/2017) pukul 23:47:58 WIB di wilayah Tasikmalaya. (ANTARA FOTO / ADENG BUSTOMI)

Berita Hari ini – Gempa bumi bermagnitudo 6,9 di Tasikmalaya, Jawa Barat pada Jumat (15/12/2017) menyebabkan ribuan rumah warga dan bangunan lainnya rusak.

Berdasarkan data sementara Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 2.935 rumah mengalami kerusakan dan paling banyak menimpa warga di Jawa Barat.

“Jumlah data kerusakan rumah dan bangunan terus bertambah. Gempa bumi 6,9 SR yang mengguncang Jawa Barat, Jawa Tengah dan DIY bagian selatan pada 15/12/2017 pukul 23:47 WIB telah menyebabkan 2.935 rumah rusak. Kerusakan terdapat di wilayah Jawa Barat, Jawa Tengah dan DI Yogyakarta dengan daerah yang paling terdampak adalah di Jawa Barat,” ujar Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho melalui keterangan tertulisnya, Minggu (17/12/2017).

Data sementara pada Minggu (17/12/2017) pukul 14:30 WIB, sebanyak 451 rumah rusak berat, 579 rumah rusak sedang, dan 1.905 rumah rusak ringan.

Selain itu juga terdapat kerusakan 46 unit sekolah/madrasah, 38 unit tempat ibadah, 9 kantor, dan 4 rumah sakit serta puskesmas.

Menurut Sutopo, daerah yang paling parah mengalami kerusakan terdapat di empat daerah, yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis dan Kabupaten Pangandaran.

Keempat daerah tersebut, kata Sutopo, paling dekat dengan episentrum gempa sehingga intensitas gempa dirasakan dengan skala V-VI MMI (sedang hingga kuat).

“Bupati dan wali kota di keempat daerah itu telah menetapkan status keadaan tanggap darurat penanganan gempabumi selama 7 hari terhitung 16/12/2017 hingga 22/12/2017, yang dapat diperpanjang sesuai dengan situasi di lapangan,” tuturnya.

Di Kabupaten Tasikmalaya terdapat 1.362 unit rumah rusak, terdiri dari 192 rumah rusak berat, 76 rumah rusak sedang, dan 1.094 rumah rusak ringan.

Sementara, di Kabupaten Ciamis terdapat 759 rumah rusak yang terdiri 117 rumah rusak berat, 239 rumah rusak sedang, dan 403 rumah rusak ringan.

Sedangkan di Kabupaten Pangandaran terdapat 320 rumah rusak yang meliputi  60 rusak berat, 75 rusak sedang, dan 185 rusak ringan.

“Gempa tidak merusak sarana dan prasarana umum yang vital seperti jalan raya, jembatan, utilitas listrik, utilitas air minum, dan lainnya. Pendataan masih dilakukan. Diperkirakan jumlah kerusakan akan bertambah,” kata Sutopo.

BNPB telah menyerahkan dana siap pakai sebesar Rp 250 juta kepada empat daerah untuk operasional selama masa tanggap darurat.

Untuk perbaikan pemukiman yang rusak akan dipenuhi melalui bantuan stimulan dana dari BNPB dengan masing-masing daerah terlebih dahulu melakukan verifikasi yang valid.

Bantuan mendesak yang diperlukan masyarakat saat ini adalah hunian sementara (huntara), tenda, relawan untuk membersihkan material bangunan yang rusak, permakanan, trauma healing, tukang dan bahan material bangunan.

“Kepala BNPB Willem Rampangilei telah melakukan rapat koordinasi dengan para Kepala Daerah, BPBD, Kementerian Sosial, dan aparat setempat di Tasikmalaya dan Ciamis. Empat prioritas yang perlu ditangani adalah penambahan bantuan logistik, perbaikan pemukiman yang rusak, bantuan pendanaan, dan perbaikan kerusakan sarana prasarana umum,” ujar Sutopo.

Cak Imin: Dulu, Bulog Sempat Jadi Andalan Petani, Sekarang…

Muhaimin Iskandar diangkat menjadi anggota kehormatan Lembaga Kerapatan Adat Alam Minangkabau (LKAAM) di Padang, Sumatera Barat, Rabu (6/12/207).(Foto Muhaimin Iskandar)

Berita terkini – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menilai Badan Usaha Logistik ( Bulog) sudah melenceng dari fungsinya sebagai penopang kesejahteraan petani.

“Oleh karena itu saya punya ultimatum untuk Bulog, kalau tidak berfungsi bubarkan saja daripada membebani biaya negara,” tegas Cak Imin, sapaan akrabnya, dalam rilis yang diterima Kompas.com, Minggu (17/12/2017).

Cak Imin beralasan, tantangan yang dihadapi terkait produktivitas petani saat ini adalah bagaimanana Bulog bisa menangani pemasaran produk-produk pertanian, membeli komoditas pertanian dengan harga layak ketika petani mengalami kesulitas biaya produksi.

“Bagaimana membantu tingkat kompetisi para petani kita. Kalau Bulog gak mampu ya bubarkan saja,” tegasnya.

Dulu, Bulog sempat menjadi andalan petani. Bulog menopang distribusi dan penyangga pangan para petani agar produktivitasnya terjaga serta harga komoditas hasil tani kompetitif.

“Namun akhir-akhir ini Bulog hanya menjadi sub kecil dari kebutuhan kita,” katanya.

Apalagi, sambung dia, petani Indonesia saat ini mengalami beragam kesulitan. Mulai dari lahan yang semakin terbatas, kesuburan tanah yang semakin tidak bagus, infrastruktur yang tidak memadai, daya saing rendah, hingga tata niaga yang tidak baik.

“Dulu Bulog menjadi badan urusan logisitik menjadi penopang disribusi dan penyangga pangan para petani kita untuk bisa produktif dan punya harga yang kompetitif. Petani sejahtera,” papar dia.

https://playv.kompas.com/9fce14858443147921c620/085c14943041642afea855_default/index?vid=a70315131553027722e311_cmsv

Harga beras kualitas medium di Pasar Induk Beras meningkat hingga di atas harga eceran tertinggi sebesar 9.450 rupiah per kilogram.