Trik agar Uang Belanja Rp 1 Juta Tidak Jadi Viral di Medsos

Ilustrasi uang.(shutterstock)

Belakangan ini, media sosial di tanah air heboh dengan status seorang lelaki yang memposting uang belanjanya. Status netizen itu berisi curhatan seorang suami yang mengeluhkan penampilan sang istri yang semakin tak terurus sejak berumahtangga, padahal si suami merasa telah memberikan nafkah cukup sebesar Rp 1 juta.

Menurut si suami, yang membuat status tersebut di Facebook, seharusnya uang belanja rumah tangga sebesar Rp 1 juta itu masih ada sisanya untuk membeli make up atau perawatan lain. Sontak, status ini viral dan menjadi obrolan tak habis-habis oleh netizen.

Kebanyakan netizen terutama yang berstatus istri merasa omongan si bapak tidak masuk akal. Uang belanja Rp 1 juta dinilai terlalu sedikit dan tidak memadai untuk memenuhi semua harapan yang muluk-muluk, termasuk tentang perbaikan penampilan si istri.

Lepas dari kontroversi status Facebook yang menjadi viral tersebut, harus diakui, masalah perekonomian memang menjadi salah satu isu sensitif dalam pernikahan. Bahkan, di Indonesia, masalah ekonomi adalah pemicu terbesar perceraian.

Mengutip Kementerian Agama RI, selama rentang 2009-2016, angka perceraian di Indonesia naik berkisar 16 persen-20 persen. Rekor tertinggi perceraian terjadi pada tahun 2012, ketika itu terjadi putusan perceraian sebanyak 372.557 kali.

Artinya, setiap 40 jam terjadi perceraian di Indonesia. Penyebab terbanyak perceraian sejauh ini adalah masalah ekonomi, disusul kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), perselingkuhan sampai media sosial.

Setiap rumah tangga memiliki rule atau aturan sendiri-sendiri yang sangat personal. Ini termasuk dalam hal kesepakatan pengelolaan keuangan bersama.

Ada pasangan suami istri yang ketika menikah memilih menggabungkan seluruh penghasilan mereka dan mengelolanya sesuai tujuan keuangan bersama keluarga.

Ada pula yang tetap memisahkan penghasilan mereka masing-masing, akan tetapi membuka rekening bersama untuk membiayai kebutuhan rumah tangga. Dan lain sebagainya.

Bagaimana pengaturan keuangan rumah tangga Anda? Apapun cara yang Anda pilih bersama pasangan dalam mengelola keuangan, pastikan itu memang yang paling nyaman untuk kalian berdua.

Nah, bagaimana agar pengelolaan uang belanja rumah tangga tidak menjadi sumber konflik di kemudian hari? Mari menyimak tips berikut ini:

BI: Ada GPN, Merchant Dapat Marjin Lebih Baik

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo (kedua kiri) dan Menkeu Sri Mulyani (kanan) meresmikan Gerbang Pembayaran Nasional (GPN) atau National Payment Gateway di Gedung Bank Indonesia, Jakarta, Senin (4/12). BI resmi meluncurkan sistem GPN dengan tujuan menyatukan berbagai sistem pembayaran milik berbagai bank yang berbeda.(ANTARA/GALIH PRADIPTA)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) telah meluncurkan Gerbang Pembayaran Nasional ( GPN). Ini adalah sistem yang memadukan berbagai kanal sistem pembayaran bank menjadi satu dan saling terhubung.

Di dalam GPN, diatur pula mengenai tarif transaksi dengan kartu debit menggunakan mesin electronic data capture ( EDC). Tarif tersebut disebut dengan merchant discount rate (MDR).

MDR dibebankan kepada merchant atau pedagang setiap ada transaksi kartu debit dengan menggunakan EDC. Sebelumnya, tarif MDR berkisar antara 2-3 persen dari nilai transaksi. Namun, dengan adanya GPN, maka tarif tersebut diturunkan menjadi 1 persen untuk transaksi ritel.

Pemberian MDR khusus pun berlaku untuk transaksi tertentu, termasuk MDR 0 persen untuk transaksi terkait pemerintah.

Gubernur BI Agus DW Martowardojo menyatakan, MDR tidak dikenakan kepada konsumen. MDR, kata Agus, hanya dikenakan untuk pedagang.

Pada akhirnya, penetapan MDR yang lebih rendah akan bermanfaat bagi pedagang. Pasalnya, pedagang akan memperoleh marjin yang lebih tinggi karena kewajiban MDR berkurang.

“Selama ini di konsumen tidak terasa, merchant yang bayar 2-3 persen. Kalau efektif 1 persen, merchant marjinnya lebih baik,” ujar Agus di kantornya di Jakarta, Jumat (8/12/2017).

Agus menjelaskan, ketika GPN efektif dijalankan, maka tarif MDR yang baru bisa mulai diterapkan. Lembaga-lembaga switching, acquiring, maupun merchant pun menyatakan siap menjalankan kebijakan terkait GPN.

Kebijakan mengenai GPN tertuang dalam Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 19/10/PADG/2017 tanggal 20 September 2017 tentang Gerbang Pembayaran Nasional/National Payment Gateway (PADG GPN). PADG GPN merupakan aturan pelaksanaan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 19/8/PBI/2017 tentang GPN.

Aturan ini disusun untuk memastikan tercapainya sasaran GPN yaitu menciptakan ekosistem interkoneksi (saling terhubung), interoperabel (saling dapat beroperasi) dan mampu melaksanakan pemrosesan transaksi pembayaran ritel domestik yang aman, efisien, andal, dan lancar.

Hal ini juga untuk mendukung program pemerintah seperti bantuan sosial nontunai, strategi nasional keuangan inklusif, elektronifikasi jalan tol dan GNNT (Gerakan Nasional Nontunai) yang ditujukan untuk efisiensi perekonomian nasional.

Dirut BTN Maryono Kembali Jadi Ketua Ikatan Alumni Undip

Dirut BTN Maryono saat membuka kuliah umum di Universitas Negeri Semarang (Unnes), Jawa Tengah, Selasa (31/10/2017)(Dok. BTN)

JAKARTA – Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Maryono terpilih kembali menjadi Ketua Umum Ikatan Keluarga Alumni (IKA) Universitas Diponegoro (Undip) periode 2017-2022. Sebelumnya, Maryono telah menjabat sebagai Ketua Umum IKA Undip.

Maryono terpilih setelah memenangkan suara terbanyak dalam Musyawarah Nasional (Munas) IX Undip dari lawannya Ahmad Muqowam dan Setyo Maharso di Semarang, Jumat (8/12/2017) malam.

“Saya siap menjalankan amanah kembali untuk menjadi Ketua Umum,” ujar Maryono dalam pernyataannya.

Maryono berterima kasih kepada dua kandidat lain, yakni Ahmad Muqowam dan Setyo Maharso yang telah melimpahkan suaranya kepada dirinya.

Dalam pemungutan suara Maryono mendapatkan 15 suara, Ahmad Muqowam 9 suara dan Setyo Maharso 5 suara. “Saya berterima kasih kepada Pak Muqowam dan Setyomarso yang melimpahkan suaranya kepada saya. Dan saya siap menjalankan rekomendasi dari hasil Munas,” jelas Maryono.

Sementara itu, Ahmad Muqowam meminta kepada jajaran pengurus yang baru agar kinerjanya lebih baik dibandingkan kepengurusan sebelumnya. “Kinerja harus lebih baik lagi dibandingkan yang dulu,” jelas dia.

Pada kesempatan yang sama Rektor Undip Yos Johan Utama mengapresiasi hasil Munas yang diperoleh dalam musyawarah mufakat.

“Yang terpenting adalah kerja bersama dalam membangun bangsa. Selamat kepada peserta semuanya. Ini adalah kemenangan kita semua,” ungkap Maryono.

Libur Natal dan Tahun Baru, Citilink Sediakan 50.400 Kursi Tambahan

Penerbangan perdana Citilink rute baru Halim-Silangit di Bandara Internasional Silangit, Sumatera Utara, Sabtu (28/10/2017). (KOMPAS.com/ANGGITA MUSLIMAH)

JAKARTA – Maskapai berbiaya rendah Citilink Indonesia menyiapkan 50.400 kursi tambahan. Ini sejalan dengan periode peak season liburan Natal dan Tahun Baru.

Kursi-kursi tambahan tersebut dibagi dalam 280 penerbangan tambahan (extra flight). Penerbangan tambahan ini dioperasikan sejak tanggal 21 Desember 2017 hingga 3 Januari 2018.

Jumlah kursi tambahan yang disediakan Citilink meningkat 20 persen dibandingkan periode tahun lalu, yaitu sebanyak 41.760 kursi tambahan.

Dengan extra flight tersebut, selama periode libur Lebaran dan Tahun Baru Citilink Indonesia akan terbang 264 kali setiap harinya. Angka ini naik 8,2 persen jika dibandingkan hari biasa sebanyak 244 penerbangan per hari.

Citilink juga akan mengerahkan seluruh armadanya, yang terdiri dari 50 unit pesawat Airbus A320. Termasuk di dalamnya adalah pesawat Airbus seri terbaru, yaitu Airbus A320NEO.

Untuk memastikan seluruh aspek keselamatan, keamanan, dan kenyamanan penumpang, direksi Citilink melakukan kegiatan ramp check pula.

“Kegiatan ramp Check ini merupakan salah satu persiapan Citilink Indonesia untuk memastikan kesiapan seluruh lini penerbangan menjelang Natal dan Tahun Baru mendatang, terlebih lagi dalam menghadapi kondisi cuaca buruk belakangan ini,” kata Direktur Utama Citilink Juliandra Nurtjahjo dalam keterangan resmi, Jumat (8/12/2017).

Kegiatan yang juga melibatkan seluruh jajaran manajemen dan direksi dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penerbangan yang dilakukan oleh Citilink sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) penerbangan sipil yang berlaku.

“Citilink Indonesia adalah maskapai yang menjunjung tinggi aspek safety dan security dalam setiap kegiatan penerbangannya. Oleh karena itu, kami tidak memberikan ruang sedikitpun bagi hal-hal yang mengurangi kesiapan aspek safety dan security penerbangan yang dapat berpotensi mengganggu penerbangan kami,” sebut Juliandra.

Marsekal TNI Hadi Tjahjanto Diangkat Menjadi Panglima TNI

Start Slideshow7 Photos

JAKARTA – Marsekal TNI Hadi Tjahjanto resmi menjabat sebagai Panglima TNI menggantikan Jenderal TNI Gatot Nurmantyo yang memasuki masa pensiun.

Sejarah mencatat, Hadi merupakan Panglima TNI kedua yang berasal dari matra TNI Angkatan Udara setelah Marsekal (Purn) Djoko Suyanto tahun 2006-2007 silam.

Presiden Joko Widodo melantik Hadi di Istana Negara Jakarta, Jumat (8/12/2017) pukul 17.00 WIB.

Pengamatan Kompas.com, prosesi pelantikan Hadi diawali pembacaan surat Keputusan Presiden Nomor 83 TNI Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Panglima TNI oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara Cecep Sutiawan.

“Mengangkat Marsekal TNI Hadi Tjahjanto SIP. dengan NRP 509043 sebagai Panglima Tentara Nasional Indonesia,” ujar Cecep.

Presiden Jokowi kemudian menyematkan tanda pangkat di pundak Hadi.

Setelah itu, Presiden Jokowi memimpin pengambilan sumpah jabatan atas Hadi. Tokoh agama menaruh Al Quran di atas kepala Hadi selama pengambilan sumpah jabatan tersebut.

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya untuk diangkat pada jabatan ini baik langsung maupun tidak langsung dengan rupa atau dalih apapun juga tidak memberi tahu menyanggupi akan memberikan sesuatu kepada siapapun juga.”

“Bahwa saya tidak akan menerima hadiah atau suatu pemberian rupa apa saja dari siapapun juga yang saya tahu atau patut dapat mengira bahwa ia mempunyai hal yang bersangkutan  atau mungkin bersangkutan dengan jabatan atau pekerjaan saya.”

“Bahwa saya akan senantiasa menjunjung tinggi sumpah prajurit,” demikian bunyi sumpah jabatan Hadi.

Prosesi kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan berita acara pelantikan. Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu dan Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian menjadi saksi penandatanganan berita acara.

Acara ditutup dengan pemberian selamat kepada Hadi diikuti pejabat undangan yang hadir.

Tampak hadir dalam upacara pelantikan itu, Wakil Presiden Jusuf Kalla, Presiden kelima RI Megawati Soekarnoputri, para pimpinan DPR RI dan MPR RI , sejumlah menteri Kabinet Kerja serta para pimpinan lembaga negara termasuk Jenderal Gatot Nurmantyo.

Prosesi pencalonan Hadi sebagai Panglima TNI berjalan mulus. Tanpa ada penolakan dari fraksi, DPR menyetujui usulan Presiden Jokowi setelah melakukan uji kepatutan dan kelayakan. FABIAN JANUARIUS KUWADO