Cuaca buruk di Puncak Bogor tidak hanya menyebabkan bencana longsor dan pohon tumbang, tetapi juga berdampak pada kunjungan wisata.
Bogor – Wisatawan yang berkunjung ke kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, diimbau berhati-hati dengan cuaca ekstrem.
Saat ini beberapa titik jalur Puncak dinilai rawan longsor dan angin kencang. Terakhir Kamis siang kemarin, pohon berukuran besar tumbang menimpa kendaraan.
“Sejak memasuki musim hujan, beberapa titik lokasi di jalur Puncak terjadi longsor,” kata Kasat Lantas Polres Bogor AKP Hasby Ristama, Jumat (1/12/2017).
Karena itu, ia mengingatkan kepada para pengendara untuk selalu waspada. Apalagi, sejak Jumat pagi tadi, kawasan Puncak hujan lebat dan berkabut.
“Jika turun kabut maka hidupkan lampu kendaraan walaupun siang hari. Kalau ada longsor atau pohon tumbang jangan panik,” kata dia.
Meski dalam beberapa hari terakhir cuaca wilayah Bogor khususnya Puncak cukup ekstrem, tak membuat masyarakat mengurungkan niatnya untuk berwisata ke Puncak.
Hal itu terlihat dari antrean kendaraan yang mengarah ke Puncak dan Cianjur pada Jumat pagi hingga siang ini. Antrean kendaraan mengular mulai dari pintu keluar Tol Ciawi hingga simpang Megamendung, atau kemacetan mencapai kurang lebih 9 kilometer.
“Jalur Puncak mulai ramai dipenuhi wisatawan yang menuju Puncak sejak pukul 05.30 WIB,” kata Hasby.
Sistem Satu Arah
Saat ini, arus kendaraan dari Jakarta menuju Puncak diberlakukan satu arah. Diperkirakan, arus lalu lintas diberlakukan normal pukul 12.00 WIB.
“Pemberlakuan ini cukup lama karena kondisi arus lalu lintas cukup padat, dan volume kendaraan cukup signifikan naik,” ujar Hasby.
Jakarta – Kediaman tersangka kasus ujaran kebencian Ahmad Dhani digeledah polisi. Hal itu lantaran dalam pemeriksaan, pentolan grup band Dewa 19 itu tidak membawa alat komunikasi yang biasa digunakan sehari-hari.
Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Iwan Kurniawan menyampaikan, penyidik membutuhkan SIM card atau kartu ponsel yang biasa digunakan Dhani.
“Ada handphone yang harus kita lakukan penyitaan. Tadi sudah dijelaskan. Tapi saat pengecekan tidak ada,” tutur Iwan di Polres Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Menurut Iwan, kediaman Ahmad Dhani di kawasan Pondok Indah, Jakarta Selatan, sudah disambangi penyidik. Hanya saja, belum juga ditemukan bukti penguat yang dimaksud itu.
“Jadi saya perlu jelaskan, kami berani menetapkan tersangka artinya alat bukti sudah ada. Tapi ada bukti lain yang mungkin bisa menguatkan,” jelas dia.
Iwan menegaskan, penggeledahan yang dilakukan di kediaman Ahmad Dhani sudah sesuai dengan prosedur. “Saat ini masih dalam pemeriksaan penyidik. Kami harus melakukan tindak penggeledahan. Semua kita lakukan sesuai prosedur. Semua kita siapkan secara administrasi,” kata Iwan.
Ahmad Dhani Bingung
Sementara itu, pengacara Ahmad Dhani, Razman Arif Nasution, menyesalkan cara penyidik dalam memeriksa kliennya. Menurut dia, tidak ada kewajiban dan perintah kepada kliennya untuk membawa ponsel ataupun kartu telepon.
“Makanya sekarang posisi klien kami tidak mengerti. Ada apa dengan saya hari ini,” ujar Razman.
Dia melanjutkan, pemeriksaan BAP Ahmad Dhani kini diberhentikan sementara menunggu ditemukannya kartu telepon dimaksud. Bahkan, saking kesalnya dengan cara polisi yang dianggap kurang profesional, suami Mulan Jameela itu rela ditahan daripada tidak mendapat kejelasan.
“Sekarang Pak Ahmad Dhani bingung. Kalau saya mau ditahan ya tahan sekarang jangan basa-basi. Tinggal kalau prapid (praperadilan) ya prapid. Saya berharap Polri harus promoter, modern, dan terpercaya. Tolong jangan perlakukan Ahmad Dhani diskriminatif,” Razman menandaskan.
Presiden Indonesia ke-5 Megawati Soekarnoputri memberi pidato saat peluncuran buku tentang Soekarno di Jakarta, Kamis (30/11). Dalam kesempatan itu Megawati menceritakan bagaimana dia menjadi saksi kehidupan ayahnya Bung Karno. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Jakarta – Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri hadir dalam peluncuran tiga buku seri sejarah Sukarno di Museum Nasional, Kamis (30/11/2017). Tidak sekadar hadir, Megawati juga didaulat menjadi pembicara kunci.
Megawati menyatakan dirinya merupakan salah satu saksi sejarah sang Proklamator. Saat membahas salah satu judul buku “Mengincar Bung Besar”, dia membuka fakta tentang berapa kali Bung Karno menjadi incaran pembunuh.
“Perencanaan dan pelaksanaan pembunuhan kepada Bung Karno itu 23 kali,” ungkap Megawati.
Ia lalu menceritakan dua aksi percobaan pembunuhan terhadap Presiden Pertama Republik Indonesia itu. “Percobaan eksekusi pertama terhadap Sukarno itu adalah saat peristiwa Cikini,” papar Megawati sambil menerawang masa kecilnya.
Saat itu, Sukarno dijadwalkan hadir dalam perayaan ulang tahun Sekolah Cikini yang diselenggarakan di Perguruan Cikini di Jalan Cikini, Nomor 76, Jakarta Pusat. Putera-puteri Sukarno pun tercatat menjadi murid di sekolah tersebut, Sekolah Rakyat Cikini.
“Saat itu saya bertugas menjaga pameran, kakak dan adik-adik saya juga (bertugas menjaga hal lain). Lalu Bung Karno mengunjungi saya sebagai orangtua.”
Dua pelaku peristiwa Cikini yang mengaku sebagai korban cuci otak itu mengetahui rencana kehadiran Sukarno di sekolah tersebut. “Kedua pelaku itu luluh melihat Bung Karno kewalahan dipeluk anak-anak kecil,” kata Presiden ke-5 RI ini.
Karena terharu menyaksikan pemandangan tersebut, kedua pelaku telat melempar granat dari waktu yang sudah ditentukan sebelumnya. Akhirnya, granat gagal menarget Sukarno dan justru menyasar warga sekolah Cikini serta pasukan pengamanan presiden (paspampres).
Dalam peristiwa tersebut, tercatat tujuh orang tewas. Dan hari ini bertepatan dengan peringatan 60 tahun Peristiwa Cikini.
Percobaan Pembunuhan Lainnya
Megawati juga mengungkapkan, salah satu percobaan pembunuhan Bung Karno saat Putra Sang Fajar itu sedang berada di Istana Merdeka. Pada waktu kejadian, Megawati tengah bersekolah.
Sebuah penyerangan terhadap Sukarno dilakukan seorang pilot yang sedang latihan terbang. Seharusnya sebuah peluru mengenai kepala Soekarno di ruang makan.
“Entah mengapa ayah saya sedang berada di ruang DPA, sedang rapat,” kenang Megawati.
Akhirnya Sukarno kembali selamat dari percobaan pembunuhan.
Sebanyak 2.500 warga Solo berangkat ke Jakarta untuk menghadiri reuni aksi 212 di Monas. (Liputan6.com/Fajar Abrori)
Jakarta – Sebanyak 2.500 warga Solo berangkat ke Jakarta. Mereka akan menghadiri reuni aksi 212 di Monas, Sabtu 2 Desember 2017.
sejumlah umat Islam dari berbagai elemen yang tergabung dalam Dewan Syariah Kota Surakarta (DSKS) kumpul di area SPBU Jongke, Solo. Para peserta aksi itu akan diangkut dengan menggunakan armada bus menuju Jakarta.
Divisi Advokasi DSKS Yusuf Suparno mengatakan, jumlah peserta yang akan berangkat ke Jakarta untuk mengikuti aksi reuni 212 sekitar 2.500 orang. Mereka berasal dari wilayah Solo dan Sekitarnya.
“Kalau dari Solo sendiri ada 23 bus, tapi jika digabungkan dengan Solo Raya ada 50 bus. Bus mulai diberangkatkan bertahap mulai Kamis sore kemarin,” kata dia di Solo.
Bus yang diberangkatkan pada Jumat pagi, menurut dia, diperkirakan akan tiba di Jakarta pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari. Setelah tiba di Jakarta, para peserta reuni 212 ini akan ditampung di Masjid Said Naum.
“Jarak masjid dengan pusat aksi di Monas sekitar 3 kilometer,” ujar dia.
Diundang
Yusuf menjelaskan, para peserta aksi dari Solo akan mengikuti seluruh rangkaian aksi yang telah diagendakan oleh Presidium Reuni 212. Setelah selesai, mereka langsung meninggalkan ibu kota untuk kembali ke Solo.
“Peserta dari Solo adan mengikuti aksi doa dan dzikir bersama. Terus siangnya pulang,” ungkapnya.
Kedatangan warga Solo ini ke Jakarta, jelas Yusuf, atas undangan serta permintaan dari panitia Presidium Reuni 212. Ribuan peserta dari Solo diharapkan ikut bergabung untuk menyukseskan reuni tersebut.
“Kita hanya ikuti program di sana. Kita ingin supaya semangat juang tentang Al Maidah 51 tetap dikembangkan terus,” harapnya.
Foto yang diambil dari Gedung Kementerian BUMN memperlihatkan peserta demo 2 Desember memadati kawasan Bundaran Patung Kuda, Jakarta Pusat, Jumat (2/12). Mereka akan berkumpul dengan massa lainnya di Monas pada Aksi Damai 212. (Liputan6.com/Fery Pardolo)
Jakarta – Pertemuan akbar bertajuk ‘Reuni Alumni 212‘ akan digelar di Silang Monumen Nasional (Monas), Jakarta pada 2 Desember 2017 mendatang.
Kegiatan tersebut mengingatkan pada peristiwa tahun lalu, pada tanggal yang sama, ketika ribuan orang berkumpul mendesak proses hukum terhadap Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi (Infokom) Majelis Ulama Indonesia (MUI) Masduki Baidlowi mengaku sangsi, Reuni Alumni 212 akan berhasil menggaet banyak orang seperti tahun lalu. Ia menilai, pertemuan tersebut tidak lagi relevan.
Masduki mengingatkan, sasaran Aksi 212 setahun lalu sudah tercapai. Karena itu, ia berpendapat, tidak ada alasan Reuni Alumni 212 diselenggarakan. “Ketika target itu sudah selesai makanya sudah,” kata dia saat dihubungi Liputan6.com, Kamis 30 November 2017.
Majelis Ulama Indonesia, secara kelembagaan, menilai bahwa Reuni Alumni 212 tidak perlu dilakukan. Masduki berpendapat aksi-aksi semacam itu lebih bersifat simbolis. Padahal, umat Islam, perlu tindakan untuk menjawab persoalan konkret yang dihadapi.
Ia mencontohkan, tantangan kesenjangan ekonomi menjadi persoalan kontemporer keumatan. Masduki berharap potensi umat Islam lebih fokus melakukan hal-hal yang lebih produktif.
“Tantangan umat Islam sekarang adalah mencari kehidupan yang lebih baik, lebih sejahtera,” kata dia.
Kalau sudah tidak relevan, kenapa masih dilaksanakan?
Pengamat Politik Saiful Mujani Research and Consulting, Sirojudin Abbas, punya pendapat soal hal ini.
Ia punya pandangan senada dengan Masduki, Reuni 212 tidak lagi relevan dengan situasi saat ini. Hal itu berbeda ketika Aksi 212 terjadi tahun lalu.
Menurut Abbas, Aksi 212 terjadi di momentum yang serba kebetulan. Sementara Reuni Alumni 212, baginya, mirip strategi politik tertentu. “Untuk target politik jangka panjang saya kira, Pilpres 2019,” katanya.
Reuni Alumni 212 juga berpeluang dimanfaatkan partai politik tertentu. Abbas secara lebih spesifik menyebut partai yang ‘dekat’ dengan kemunculan Aksi 212.
Saat Pilkada DKI 2017 mereka berada di posisi berlawanan dengan Ahok. Beberapa tokoh partai politik sendiri telah menyatakan akan turut menghadiri Reuni Alumni 212.
Mereka, kata Abbas, memanfaatkan agenda itu untuk menjaga hubungan baik dengan peserta Aksi 212. Menurut dia langkah itu bisa jadi semacam investasi politik. Mereka ingin memperoleh dukungan dalam proses pemilu mendatang.
“Termasuk menjaga kekuatan politik baru di 2019. Itu dari kacamata parpol,” ia memberikan analisis.
Di sisi lain, tercipta semacam simbiosis. Gerakan 212 akan mendapat pembenaran. Mereka seolah mendapat sokongan legitimasi dari tokoh formal.
Sinyalemen muatan politik di Reuni 212 sebenarnya sudah diutarakan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dia menyebut, ada agenda kepentingan politik Pilkada serentak 2018 dan persoalan Pilpres 2019 di balik pelaksanaan acara tersebut.
“Ini enggak akan jauh-jauh dari politik juga, tapi politik 2018/2019. Sudahlah, ini pasti larinya ke arah politik 2018-2019,” kata Tito di Hotel Bidakara, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Kamis (30/11/2017).
Reuni Alumni 212 pun membuat heran Menteri Koordinator Politik dan Kemanan, Wiranto.
Wiranto khawatir, kegiatan itu malah membuat situasi tidak kondusif. Terlebih, jelang Pilpres 2019.
Padahal, kata Wiranto, butuh situasi kondusif agar masyarakat dapat memilih pemimpin yang tepat.
Wiranto menganjurkan agar masyarakat melakukan hal-hal positif lain yang membangun, bukannya menggelar berbagai kegiatan yang dapat memecah persatuan bangsa. “Lebih baik energi itu digunakan pada hal-hal yang positif, membantu pembangunan, membantu mengamankan lingkungan menghadapi terorisme dan radikalisme,” tambah dia.
Saksikan Video Pilihan di Bawah ini
1 dari 2 halaman
Bantahan Alumni 212
Ketua Presidium Alumni 212, Slamet Ma’arif, membantah tudingan nuansa politik di balik Reuni Alumni 212. Ia menegaskan, acara itu tidak ada kaitannya dengan Pilpres 2019.
“Itu (yang bilang) sih belum pada move on. Berlebihan saja. Kita tidak ada urusan (dengan politik),” katanya melalui sambungan telepon, Kamis 30 November 2017.
Menurut Slamet, ada dua alasan yang melatarbelakangi Reuni Alumni 212. Pertama, penyelenggaraannya bertepatan dengan momentum peringatan Maulid Nabi Muhammad.
Kedua, lanjutnya, persatuan umat Islam setahun lalu dalam aksi 212 perlu disyukuri. Slamet menilai, hal itu merupakan anugerah. “Kalau bersyukur nikmatnya kan akan ditambah,” ia berujar.
Slamet menjelaskan Reuni Alumni 212 tidak bersifat eksklusif. Semua kalangan diundang. Bahkan, kata dia, dari kalangan non-Muslim. Pun dengan beberapa pejabat yang sudah menyampaikan kesediannya untuk hadir.
Slament mencontohkan Ketua MPR Zulkifli Hassan, serta Wakil Ketua DPR Fadli Zon dan Fahri Hamzah sudah menyatakan hadir. “Semua kita undang. Presiden kan alumni juga, Kapolri alumni juga,” katanya.
Ia meminta, orang-orang yang berpandangan Reuni Alumni 212 punya nuansa politis. juga hadir. Tujuannya, agar mereka bisa melihat kenyataannya secara langsung.
Slamet berharap Reuni Alumni 212 tidak dilihat berlebihan. Ia menegaskan kegiatan tersebut bukan bertujuan menciptakan perpecahan.
Dapat Izin Gubernur
Kegiatan Reuni Alumni 212 sudah mendapat lampu hijau. Pemprov DKI sudah meluluskan permohonan izin penggunaan Monas sebagai lokasi pertemuan akbar.
“Suratnya sudah masuk kira-kira seminggu yang lalu. Kemudian, diberi acc (disetujui),” kata Gubernur DKI Anies Baswedan di Gedung DPRD DKI, Kamis (30/11/2017).
Ia menyatakan, pelaksanaan Reuni Alumni 212 mengikuti aturan yang berlaku. Regulasi penggunaan Monas sendiri baru saja direvisi Pemprov DKI.
Sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, saat menjabat Gubernur DKI Jakarta, hanya mengizinkan Monas untuk kegiatan netral. Hal itu sesuai dengan SOP Pemanfaatan Area Monas Nomor 08 tahun 2015.
Monas hanya untuk agenda kenegaraan juga sesuai dengan Surat Keputusan (SK) Gubernur DKI Jakarta Nomor 150 Tahun 1994 tentang Penataan Penyelenggaraan Reklame di Kawasan Taman Medan Merdeka (Monumen Nasional) serta SK Gubernur DKI Jakarta Nomor 14 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Reklame Dalam Bentuk Baliho, Umbul-Umbul, dan Spanduk di DKI Jakarta.
Di era Anies-Sandi, Monas dizinkan digunakan untuk menggelar kegiatan kebudayaan dan keagamaan. Anies sendiri memastikan perizinan terkait Reuni Alumni 212 sudah sesuai aturan.
“Saya katakan, pastikan sesuai dengan Pergub yang baru,” ujarnya.
Yang jelas, Anies mengaku belum mengetahui apakah dirinya akan memberikan sambutan pada Reuni Alumni 212 atau tidak. “Belum tahu tuh,” ucapnya.
Soal lokasi, Kapolda Metro Jaya, Irjen Idham Azis menyarankan agar tidak dilakukan di Monas.
Berdasarkan surat pemberitahuan, kata Jenderal Idham, acara tersebut diawali dengan salat subuh berjamaah.
Dia mengimbau agar acara Maulid Agung dan Reuni Akbar itu dilaksanakan di Masjid Istiqlal saja.
“Kami merencanakan, kalau bisa mengajak rekan-rekan ini, sudah lakukan saja di dalam Istiqlal, supaya aman terkendali. Teman-teman Polri-TNI juga siap mengamankan dengan baik,” ujar Idham di Mapolda Metro Jaya, Selasa (21/11/2017).
Kendati begitu, Idham tak mempermasalahkan seandainya panitia tetap ingin acara reuni alumni aksi 212 dilaksanakan di Monas. Ia menegaskan akan menyiapkan pengamanan untuk kegiatan tersebut.
“Saya bersama Pangdam Jaya telah menyiapkan pengamanan untuk tanggal 2 Desember tersebut. Saya menyiapkan kurang lebih 25.000 personel,” kata dia.
WSDSITE118NEWS 